Energi Panas Bumi Indonesia

Tentang UU Panas Bumi di Indonesia


Tentang UU Panas Bumi di Indonesia

Tentang UU Panas Bumi di Indonesia – Sumber energi panas bumi merupakan salah satu kekayaan yang ada di bumi dimana energi ini diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan akan suplai energi dunia. Keberadaannya yang begitu melimpah membuat sumber energi ini dapat diperoleh secara cuma-cuma dengan berbagai kegiatan pertambangan atau pengeboran yang sudah banyak dilakukan selama ini. Sebagai salah satu sumber energi yang berasal dari dalam bumi tentu ada akibar dan sebab jika pengelolaannya tidak dilakukan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu di beberapa negara seperti Indonesia penggunaan dan pemanfaatan sumber energi panas bumi benar-benar dilindungi dan dijaga agar tidak menyebabkab adanya kegiatan eksplorasi ilegal yang dilakukan oleh beberapa perusahaan energi dunia maupun lokal.

Memiliki kekayaan energi panas bumi yang mencapai 40% dari total seluruh energi panas bumi dunia membuat Indonesia memiliki potensi sumber energi terbesar dibandingkan dengan sejumlah negara lainnya. Hal ini selain menguntungkan pihak Indonesia, tentu juga banyak para investor perusahaan energi dunia yang mulai melirik akan keberadaan sumber energi panas bumi yang ada di Indonesia. Hal ini membuat pemerintah dan beberapa pihak terkait semakin respek akan keberadaan sumber daya alam yang satu ini.

Peraturan Tentang UU Panas Bumi di Indonesia

Permasalahan sumber daya alam energi beberapa tahun terakhir ini telah mendapatkan perhatian khusus dari pihak pemerintah Indonesia sendiri. Dibalik kecemasan akan kelangkaan sumber energi yang ada di Indonesia kini dengan adanya peraturan mengenai UU No. 21 tahun 2014 yang merupakan hasil dari revisi UU No. 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi, membuat beberapa pihak cukup lega setelah peraturan ini diluncurkan. Perbedaan yang terletak di UU sebelumnya dan UU yang sekarang ini terletak pada kegiatan pengelolaan panas bumi dikeluarkan dari kegiatan pertambangan, pengelolaan tidak dilakukan di daerah kawasan konservasi, dan adanya izin bagi pengusaha energi panas bumi yang melakukan kegiatannya di Indonesia.

  1.  Panas Bumi Bukan Kegiatan Pertambangan

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU No. 21 tahun 2014 “Panas bumi adalah sumber energi panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi”.

    2. Pengusahaan Panas Bumi pada Kawasan Konservasi Hutan

Pasal 24 UU No. 21 tahun 2014 menyatakan bahwa “Dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung berada di kawasan hutan”, pemegang panas bumi wajib mendapatkan:

  • Izin pinjam pakai untuk menggunakan kawasan hutan produksi atau kawasan hutan lindung; atau
  • Izin untuk memanfaatkan kawasan hutan konservasi. Izin pemanfaatan hutan konservasi tersebut dilakukan melalui izin pemanfaatan lingkungan.

    3.  Izin untuk Para Pengusahaan Energi Panas bBumi

UU No. 21 tahun 2014 menyebutkan adanya pembagian izin untuk pengusahaan panas bumi:

  • Pengusahaan energi panas bumi untuk pemanfaatan langsung, misalnya: untuk keperluan non-listrik.
  • Pengusahaan energi panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung, misalnya: untuk keperluan kelistrikan.

Berdasarkan UU No. 21 tahun 2014 Menteri menetapkan “penetapan wilayah kerja oleh Menteri dilakukan berdasarkan hasil survei pendahuluan atau survei pendahuluan dan eksplorasi. Sedangkan berdasarkan Pasal 29 UU No. 21 tahun 2014 atas “Izin pemanfaatan panas bumi memiliki jangka waktu paling lama 37 tahun dan Menteri dapat memberikan perpanjangan izin panas bumi untuk jangka waktu paling lama 20 tahun setiap kali perpanjangan”.

Dengan adanya peraturan UU panas bumi di atas tentu kegiatan pengeksplorasian sumber energi panas bumi semakin diperhatikan agar nantinya tidak memberikan dampak terhadap penduduk sekitar, lingkungan, dan bumi.

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *